PERKEMBANGAN PENGARUH BARAT DAN MASA PENDUDUKAN JEPANG DI INDONESIA

A. BERKEMBANGNYA KOLONIALISME DAN IMPERIALISME BARAT DI INDONESIA 

 

1.       VOC

VOC merupakan kongsi dagang Belanda yang mempunyai wilayah di Hindia Timur. Pengurusnya terdiri dari 6 orang yang disebut “Bewindhebbers der VOC”, ditambah 17 orang pengurus harian yang disebut Heeren XVII. VOC juga memiliki hak khusus yang diberikan parlemen Belanda:

-Membuat perjanjian dengan raja2 setempat

-Menyatakan perang dan perdamaian

-Membuat senjata & benteng

-Mencetak uang

-Mengangkat & memberhentikan pegawai

-Mengadili perkara

Pada tahun 1609, Pieter Both ditugaskan sebagai Gubernur Jendral VOC di Ambon. Misi utamanya adalah untuk memimpin VOC menghadapi persaingan dengan pedagang Eropa. Ketika Jan Pietersoon Coen diangkat sebagai gubernur jenderal, pusat kekuasaan dipindahkan ke Jayakarta. Selain melakukan monopoli, VOC juga menjalankan system pemerintahan tidak langsung (indirect rule). Tidak berlangsung lama, VOC akhirnya dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. dengan factor-faktor berikut:

-Banyak pegawai VOC korupsi karena gajinya rendah

-VOC tidak mampu bersaing dengan inggris (EIC) dan Perancis (FIC)

-Walaupun rugi, pemegang saham tetap diberi dividen

-Perang Belanda melawan Inggris

-Jatuhnya kongsi dagang VOC di India & adanya kebebasan pelayaran Inggris ke Indonesia          

2. Penjajahan Prancis-Belanda

Di Eropa sedang dalam suasana Perang Koalisi satu (1792-1797). Belandapun kalah sehingga membuat rajanya, Willem V, meminta perlindungan dari Inggris. Napoleon Bonaparte, pemimpin Prancis kemudian menempatkan Louis Napoleon untuk memimpin Belanda. Louis kemudian mengangkat Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jendral Hindia Belanda sejak 1808. Tugas utamanya adalah untuk mempertahankan Jawa dari serangan Inggris. Pada masa pemerintahannya, Daendels banyak mengeluarkan kebijakan kebijakan yang condong kepada kediktatoran. Contohnya, pembangunan jalan Raya Pos (Groete Postweg) antara Anyer-Panarukan. Pembangunan jalan raya itu melibatkan banyak tenaga dengan system rodi.

Kekuasaan sewenang-wenang yang diterapkan Daendels membuatnya ditarik kembali agar citra Hindia Belanda tidak bertambah buruk. Tetapi penarikan Daendels membua dampak buruk. Belandapun berhasil dikuasai Inggris. Dengan demikian berakhirlah penjajahan Prancis-Belanda dengan ditandai oleh Kapitulasi Tuntang.

3. Penjajahan Iggris

Tahun 1811-1816, Indonesia berada di bawah kekuasaan Inggris. Thomas Stamford Raffles diangkat sebagai wakil gubernur di Jawa dan bawahannya. Tujuan utama pemerintahan Raffles adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satu tindakannya yang popular adalah mencetuskan system sewa tanah (landrent). Hal tersebut tidak membebani rakyat, namun kondisi di Eropa membuat Thomas Stamford Raffles harus mengakhiri masa jabatannya di Indonesia. Perang koalisi berakhir dengan kekalahan Prancis. Negara-negara yang menjadi lawan Prancis mengambil keputusan bahwa sebagai benteng untuk menghadapi Prancis, Belanda harus kuat. Maka dari itu, dalam Traktat London tahun 1824, ditetapkan bahwa Indonesia dikembalikan kepada Belanda.

4. Belanda

Untuk menangani berbagai persoalan di Indonesia yang baru saja dikembalikan ke Inggris, pemerintah belanda mengirimkan sebuah komisi. Komisi tersebut terdiri dari Cornelis Th.Elout sebagai ketua, dan A.A. Buyskes dan van der Capellen sebagai anggota. Setelah komisi dibubarkan, van der Capellen diangkat sebagai gubernur jenderal. Dia melaksanakan pola konservatif, dalam arti menerapkan kebijakan monopoli seperti VOC:

a. Masa Tanam Paksa

Ketika van den Bosch menjabat sebagai gubernur jenderal, pada tahun 1830 dia menciptakan peraturan baru yang bernama ‘tanam paksa’ / cultuur stelsel. Tujuannya untuk mendapatkan untung guna menutup deficit keuangan negri Belanda. Kemudian, latar belakang dilakukannya Tanam paksa adalah:

- Defisit anggaran belanja negri belanda akibat Perang kemerdekaan Belgia dan perang diponegoro

- Keadaan di Jawa yang tidak menguntungkan saat itu

- Perdagangan dan perusahaan belanda mengalami kemunduran

Pokok-pokok ketentuan Tanam paksa:

- Penduduk wajib menanami 1/5 tanahnya dengan tanaman yang ditentukan pemerintah

- Tanah tersebut dibebaskan dari pajak

- Tanah tersebut dikerjakan selama 1/5 tahun

- Risiko penanaman ada pada pemerintah

- Hasil tanaman yang diwajibkan harus diangkat sendiri ke pabrik dan mendapat ganti rugi

- Kelebihan hasil panen akan diganti oleh pemerintah

          Waktu yang digunakan untuk menanam tanaman wajib tidak melebihi waktu menanam padi

          Tanam Paksa:

- Tanah yang ditanami lebih dari 1/5 lahan

- Tanah yang ditanami tanaman wajib masih terkena pajak

- Banyak  petugas yang curang, berusaha mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya

- Tanah yang ditanami tanaman wajib cenderung memilih tanah yang subur

Akibat penyimpangan:

1. Bagi Bangsa Indonesia

-  Menimbulkan kesengsaraan

- Pemerintahan Belanda memberikan sanksi kepada petani yang meninggalkan tanahnya sehingga makin sengsara

2. Bagi Belanda

- Memperoleh keuntungan yang sangat besar

- Timbul penentangan tanam paksa yang dicetuskan oleh golongan liberal dan golongan etis

b.   Politik Liberal Kolonial

Golongan liberal berhasil menguasai parlemen sehingga mereka mempunyai peluang untuk menciptakan undang-undang dasar guna membatasi kekuasaan raja. Pada tahun 1870 keluar undang-undang de Waal:

1.  Undang-undang Gula yang menyebutkan bahwa penanaman tebu harus dilakukan oleh pengusaha swasta, tidak dengan system tanam paksa

2. Undang-undang Agraria, isinya menerangkan bahwa gubernur jenderal dan rakyat dilarang menjual tanah kepada orang asing, tetapi dapat menyewakannya selama 75 tahun

Ini merupakan awal yang baik walaupun dalam kenyataannya semuanya untuk kepentingan Pemerintahan Hindia Belanda.

B. PERUBAHAN POLITIK , EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA AKIBAT PERLUASAN KOLONIALISME DAN IMPERIALISME DI INDONESIA

Masuknya kekuasaan bangsa Asing di Indonesia telah menyebabkan perubahan tatanan politik, sosial, ekonomi dan budaya bagi bangsa Indonesia sebagai berikut:

a. Politik
Baik Daendels maupun Raffles telah meletakkan dasar pemerintahan modern. Para Bupati dijadikan pegawai negeri dan diberi gaji, padahal menurut adat, kedudukan bupati adalah turun temurun dan mendapat upeti dari rakyat. Bupati telah menjadi alat kekuasaan pemerintah kolonial.Belanda dan Inggris juga melakukan intervensi terhadap persoalan kerajaan, misalnya soal pergantian tahta kerajaan sehingga imperialis mendominasi politik di Indonesia. Akibatnya peranan elite kerajaan berkurang dalam bidang politik, bahkan kekuasaan pribumi mulai runtuh.
b. Sosial Ekonomi
Eksploitasi ekonomi yang dilakukan bangsa Barat membawa berbagai dampak bagi bangsa Indonesia. Munculnya monopoli dagang VOC menyebabkan mundurnya perdagangan nusantara di panggung perdagangan internasional. Peranan syahbandar digantikan oleh para pejabat Belanda.Kebijakan tanam paksa sampai sistem ekonomi liberal menjadikan Indonesia sebagai penghasil bahan mentah. Eksportirnya dilakukan oleh bangsa Belanda, pedagang perantara dipegang oleh orang timur asing terutama bangsa Cina dan bangsa Indoensia hanya menjadi pengecer, sehingga tidak memiliki jiwa wiraswasta jenis tanaman baru serta cara memeliharanya.
c. Budaya
- Tindakan pemerintah Belanda untuk menghapus kedudukan menurut adat penguasa pribumi dan menjadikan mereka pegawai pemerintah, merutuhkan kewibawaan tradisional penguasa pribumi.
- Upacara dan tatacara yang berlaku di istana kerajaan juga disederhanakan dengan demikian ikatan tradisi dalam kehidupan pribumi menjadi lemah.
- Dengan merosotnya peranan politik maka para elit politik baik raja maupun bangsawan mengalihkan perhatiannya ke bidang senibudaya. Contoh Paku Buwono V memerintahkan penulisan serat Centhini, R.Ng Ronggo Warsito manyusun Kitab Pustakaraya Purwa, Mangkunegara IV menyusun kitab Wedatama dan lain-lain.

C.        PERLAWANAN DI BERBAGAI DAERAH DALAM MENENTANG DOMINASI ASING

Perlawanan Rakyat Maluku
Upaya rakyat Ternate yang dipimpin Sultan Hairun maupun Sultan Baabulah(1575), sejak kedatangan bangsa Portugis pada 1512 tidak berhasil, penyebabnya adalah tidak ada kerja sama antara kerajaan Ternate, Tidore, dan Nuku. Kekuatan Portugis hanya dapat diusir oleh kekuatan bangsa Belanda yang lebih kuat.

Pelawanan Rakyat Mataram
Sultan Agung yang memiliki cita – cita mempersatukan pulau Jawa, berusaha mengalahkan VOC di Batavia. Penyerangan yang dilakukan pada 1628 & 1629 mengalami kegagalan, karena selain persiapan pasukannya yang belum matang, juga tidak mampu membuat blok perlawanan bersama kerajaan lainnya.

Perlawanan Rakyat Makasar
Konflik antara Sultan Hasanuddin dari Makasar dan Arupalaka dari Bone, memberi jalan bagi Belanda untuk menguasai kerajaan – kerajaan Sulawesi tersebut. Untuk memperkuat kedudukannya di Sulawesi, Sultan Hasanuddin menduduki Sumbawa, sehingga jalur perdagangan Nusantara bagian timur dapat dikuasai. Hal ini dianggap oleh Belanda sebagai penghalang dalam perdagangan. Pertempuran antara Sultan Hasnuddin dengan Belanda yang dipimpin Cornelis Speelman selalu dapat dihalau pasukan Sultan Hasanuddin. Lalu Belanda meminta bantuan Arupalaka yang menyebabkan Makasar jatuh ke tangan Belanda, dan Sultan Hasanuddin harus menandatangani perjanjian Bongaya pada 1667, yang berisi :
a. Sultan Hasanuddin harus memberikan kebebasan kepada VOC berdagang di Makasar dan Maluku.
b. VOC memegang monopoli perdagangan di Indonesia bagian timur, dengan pusat Makasar.
c. Wilayah kerajaan Bone yang diserang dan diduduki Sultan Hasanuddin dikembalikan kepada Arupalaka, dan dia diangkat menjadi Raja Bone.

Perlawanan Rakyat Banten
Setelah Sultan Ageng Tirtayasa mengangkat putranya yang bergelar Sultan Haji sebagai Sultan Banten, Belanda ikut campur dalam urusan Banten dengan mendekati Sultan Haji. Sultan Agung yang sangat anti VOC, segera menarik kembali tahta putranya. Putranya yang tidak terima, segera meminta bantuan VOC di Batavia untuk membantu mengembalikan tahtanya, akhirnya dengan bantuan VOC, dia memperoleh tahtanya kembali dengan imbalan menyerahkan sebagian wilayah Banten kepada VOC.

Perang Paderi (1821 – 1837)
Dilatar belakangi konflik antara kaum agama dan tokoh – tokoh adat Sumatera Barat. Kaum agama (Pembaru/Paderi) berusaha untuk mengajarkan Islam kepada warga sambil menghapus adat istiadat yang bertentangan dengan Islam, yang bertujuan untuk memurnikan Islam di wilayah Sumatra Barat serta menentang aspek – aspek budaya yang bertentangan dengan aqidah Islam.
Tujuan ini tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena kaum adat yang tidak ingin kehilangan kedudukannya, serta adat istiadatnya menentang ajaran kaum Paderi, perbedaan pandangan ini menyebabkan perang saudara serta mengundang kekuatan Inggris dan Belanda.
Kaum adat yang terdesak saat perang kemudian meminta bantuan kepada Inggris yang sejak 1795 telah menguasai Padang, dan beberapa daerah di pesisir barat setelah direbut dari Belanda. Golongan agama pada saat itu telah menguasai daerah pedalaman Sumatra Barat dan menjalankan pemerintahan berdasarkan agama.
Pada tahun 1819, Belanda menerima Padang dan daerah sekitarnya dari Inggris. Golongan adat meminta bantuan kepada Belanda dalam menghadapi golongan Paderi. Pada Februari 1821, kedua belah pihak menandatangani perjanjian. Sesuai perjanjian tersebut Belanda mulai mengerahkan pasukannya untuk menyerang kaum Paderi. Perang Diponegoro (1825 – 1830)
Penyebab perang ini adalah rasa tidak puas masyarakat terhadap kebijakan – kebijakan yang dijalankan pemerintah Belanda di kesultanan Yogyakarta. Belanda seenaknya mencampuri urusan intern kesultanan. Akibatnya, di Keraton Mataram terbentuk 2 kelompok, pro dan anti Belanda.
Pada pemerintahan Sultan HB V, Pangeran Diponegoro diangkat menjadi anggota Dewan Perwalian. Namun dia jarang diajak bicara karena sikapnya yang kritis terhadap kehidupan keraton yang dianggapnya terpengaruh budaya barat dan intervensi Belanda. Oleh karena itu, dia pergi dari keraton dan menetap di Tegalrejo.
Di mata Belanda, Diponegoro adalah orang yang berbahaya. Suatu ketika, Belanda akan membuat jalan Yogyakarta – Magelang. Jalan tersebut menembus makam leluhur Diponegoro di Tegalrejo. Dia marah dan mengganti patok penanda jalan dengan tombak. Belanda menjawab dengan mengirim pasukan ke Tegalrejo pada 25 Juni 1825.
Diponegoro dan pasukannya membangun pertahanan di Selarong. Dia mendapat berbagai dukungan dari daerah – daerah. Tokoh – tokoh yang bergabung antara lain : Pangeran Mangkubumi, Sentot Alibasha Prawirodirjo, dan Kyai Maja. Oleh karena itu Belanda mendatangkan pasukan dari Sumatra Barat dan Sulawesi Utara yang dipimpin Jendral Marcus de Kock.

Perang Aceh
Aceh dihormati oleh Inggris dan Belanda melalui Traktat London pada 1824, karena Terusan Suez diuka, yang menyebabkan kedudukan Aceh menjadi Strategis di Selat Malaka dan menjadi incaran bangsa barat. Untuk mengantisipasi hal itu, Belanda dan Inggris menandatangani Traktat Sumatra pada 1871.
Melihat gelagat ini, Aceh mencari bantuan ke luar negeri. Belanda yang merasa takut disaingi menuntut Aceh untuk mengakui kedaulatannya di Nusantara. Namun Aceh menolaknya, sehingga Belanda mengirim pasukannya ke Kutaraja yang dipimpin oleh Mayor Jendral J.H.R Kohler. Penyerangan tersebut gagal dan Jendral J.H.R Kohler tewas di depan Masjid Raya Aceh.
Serangan ke – 2 dilakukan pada Desember 1873 dan berhasil merebut Istana kerajaan Aceh di bawah pimpinan Letnan Jendral Van Swieten. Walaupun telah dikuasai secara militer, Aceh secara keseluruhan belum dapat ditaklukkan. Oleh karena itu, Belanda mengirim Snouck Hurgronye untuk menyelidiki masyarakat Aceh. Perang Bali
Pulau Bali dikuasai oleh kerajaan Klungkung yang mengadakan perjanjian dengan Belanda pada 1841 yang menyatakan bahwa kerajaan Klungkung di bawah pemerintahan Raja Dewa Agung Putera adalah suatu negara yang bebas dari kekuasaan Belanda.
Pada 1844, perhu dagang Belanda terdampar di Prancak, wilayah kerajaan Buleleng dan terkena hukum Tawan Karang yang memihak penguasa kerajaan untuk menguasai kapal dan isinya. Pada 1848, Belanda menyerang kerajaan Buleleng, namun gagal.
Serangan ke – 2 pada 1849, di bawah pimpinan Jendral Mayor A.V Michies dan Van Swieeten berhasil merbut benteng kerajaan Buleleng di Jagaraga. Pertempuran ini diberi nama Puputan Jagaraga.
Setelah Buleleng ditaklukkan, banyak terjadi perang puputan antara kerajaan – kerajaan Bali dengan Belanda untuk mempertahankan harga diri dan kehormatan. Diantaranya Puputan Badung (1906), Puputan Kusamba (1908), dan Puputan Klungkung (1908).

Perang Banjarmasin
Sultan Adam menyatakan secara resmi hubungan kerajaan Banjarmasin – Belanda pada 1826 sampai beliau meninggal pada tahun 1857. sepeninggal Sultan Adam, terjadi perebutan kekuasaan oleh 3 kelompok : ▪ Kelompok Pangeran Tamjid Illah, cucu Sultan Adam. ▪ Kelompok Pangeran Anom, Putra Sultan Adam. ▪ Kelompok Pangeran Hidayatullah, cucu Sultan Adam.
Di tengah kekacauan tersebut, terjadi perang Banjarmasin pada 1859 yang dipimpin Pangeran Antasari, seorang putra Sultan Muhammad yang anti Belanda. Dalam melawan Belanda, Pangeran Antasari dibantu oleh Pangeran Hidayatullah.
Pada 1862, Pangeran Hidayatullah ditangkap dan dibuang ke Cianjur. Dalam pertempuran dengan Belanda pada tahun tersebut, Pangeran Antasari tewas.

D.       PERANG DUNIA II DI KAWASAN ASIA PASIFIK

Perang Pasifik, yang dikenal di Jepang dengan nama Perang Asia Timur Raya dan di Tiongkok sebagai Perang Perlawanan Terhadap Agresi Jepang) (kang-Ri zhanzheng), terjadi di Samudra Pasifik, pulau-pulaunya, dan di Asia. Konflik ini terjadi antara tahun 1937 dan 1945, namun peristiwa-peristiwa yang lebih penting terjadi setelah 7 Desember 1941, ketika Jepang menyerang Amerika Serikat serta wilayah-wilayah yang dikuasai Britania Raya dan banyak negara lainnya.

Perang ini dimulai lebih awal dari Perang Dunia II yaitu pada tanggal 8 Juli 1937 oleh sebuah insiden yang disebut Insiden Jembatan Marco Polo Peristiwa tersebut menyulut peperangan antara Tiongkok dengan Jepang.Konflik antara Jepang dan Tiongkok dan beberapa dari peristiwa dan serangannya yang penting juga merupakan bagian dari perang tersebut. Perang ini terjadi antara Jepang dan pihak Sekutu (yang termasuk Tiongkok, Amerika Serikat, Britania Raya, Filipina, Australia, Belanda dan Selandia Baru). Uni Soviet berhasil memukul mundur Jepang pada 1939, dan tetap netral hingga 1945, saat ia memainkan pernanan penting di pihak Sekutu pada masa-masa akhir perang.

E.   PERGERAKAN NASIONAL PADA MASA PENDUDUKAN JEPANG

Perlawanan secara Legal Gerakan Tiga A • Gerakan ini disebut Tiga A karena semboyannya yang terdiri atas tiga macam : • Nippon pelindung Asia • Nippon cahaya Asia • Nipppon pemimpin Asia • Gerakan ini diketuai Oleh Mr. Syamsuddin, tokoh Parindra Jawa Barat. Gerakan ini tidak banyak menarik rakyat. Oleh karena itu pemerintah Jepang membubarkan gerakan ini pada tahun 1943 sebagai gantinya dibentuk Putera.
Pusat Tenaga Rakyat (Putera) • Organisasi ini dibentuk pada 1 Maret 1943 dibawah pimpinan empat serangkai, yaitu Ir. Soekarno, Dr. Moh. Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan KH. Mas Mansyur. • Mereka dinggap mewakili aliran-aliran yang terdapat dalam masyarakat Indonesia. Karena organisasi ini terlalu bersifat nasional, maka pada tahun 1944 dibubarkan oleh pemerintah Jepang dan kemudian membentuk Jawa Hokokai.
Perhimpunan Kebangkitan Jawa (Jawa Hokokai) • Pimpinan dari organisasi ini di bawah komando militer Jepang. Organisasi ini tersusun dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Jawa Hokokai dibentuk karena perang sudah semakin meningkat. Rakyat dituntut agar memberikan pengabdin yang maksimal dan bersedia mengorbankan diri serta mempertebal rasa persaudaraan.
Pembela Tanah Air (Peta) • Pembela Tanah Air (Peta) dibentuk pada tahun 1943, yang merupakan kesatuan militer bersenjata yang dibentuk atas inisatif Gatot Mangkupraja. Di sini pemuda-pemuda Indonesia dilatih kemiliteran Jepang untuk keperluannya. Ternyata Peta inilah nantinya merupakan tenaga inti untuk membela Republik Indonesia. Jepang memanfaatkan pendirian PETA untuk mengerahkan tenaga dalam rangka menghancurkan Sekutu, yang dianggap merupakan kemenangan terakhir.
Masyumi (Majelis Syuro Muslimin) • Meskipun Jepang mengekang aktivitas semua kaum nasionalis, namun golongan nasionalis Islam mendapat perlakuan lain. golongan ini memperoleh kelonggaran, karena dinilai paling anti Barat. Jepang menduga bahwa golongan ini akan mudah dirangkul. Sampai bulan November 1943, Jepang masih memperkenankan berdirinya Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI) yang dibentuk pada zaman Hindia Belanda. Para pemuka agama diundang ke jakarta oleh Gunseikan Mayor Jendela Okazaki, untuk mengadakan penukaran pikiran. Hasilnya adalah MIAI diakui sebagai organisasi resmi Umat Islam, dengan syarat harus mengubah asas dan tujuannya.

Chou Singi-In • Memsuki awal tahun 1943 Jepang mulai melemah. Mereka mengalami kekalahan beruntun di berbagi front pertempuran. Pada tanggal 8 Januari 1943, Perdana Menteri Tojo mengumumkan secara resmi bahwa Filipina dan Birma akan memperoleh kemerdekaannya pada tahun itu juga, sedangkan mengenai Indonesia tidak disinggung sama sekali. Pernyataan itu dapat menyinggung perasaan kaum nasionalis dan rakyat Indonesia umumnya. Oleh karena itu, Perdana Menteri Tojo menganggap perlu mengirim Menteri Urusan Asia Timur Raya, Aoki, ke Jakarta awal bulan Mei 1943. Aoki adalah Menteri Jepang pertama kali yang ada di Indonesia.
Sehubungan dengan pertemuan tokoh-tokoh empat serangkai dengan Menteri Aoki itulah, maka pada tanggal 7 Juli 1943, Tojo datang ke Jakarta.

F.    DAMPAK PENDUDUKAN JEPANG DALAM BERBAGAI ASPEK KEHIDUPAN

a.      Bidang Politik

Sejak masuknya Jepang di Indonesia, organisasi yang berkembang pada saat itu dihapuskan dan diganti dengan organisasi buatan Jepang. Tetapi, pemerintah Jepang masih membiarkan kesempatan pada golongan nasionalis islam karena dinilainya sangat anti-barat, sehingga organisasi MIAI masih diperbolehkan tetap berdiri, tetapi karena perkembangannya dianggap membahayakan Jepang, akhirnya MIAI dibubarkan dan diganti dengan Masyumi.

2. Bidang Pendidikan

Pendidikan zaman Jepang mengalami perubahan secara drastis. Dimana sistem pengajaran dan kurikulum disesuaikan dengan kepentingan perang. Siswa wajib mengikuti latihan dasar kemiliteran. Jepang juga menanamkan semangat Jepang dan siswa wajib menghapal lagu kebangsaan Jepang. Para guru diharuskan mengikuti kursus bahasa Jepang. Juga diwajibkannya menggunakan bahasa Jepang dan Indonesia sebagai bahasa pengantar disekolah untuk menggantikan bahasa Belanda. Melalui pendidikan, Jepang bermaksud mencetak kader-kader yang akan mempelopori dan merealisasikan konsepsi ”Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya”.

3. Bidang Ekonomi

Pada pendudukan Jepang, kegiatan ekonomi diarahkan untuk kepentingan perang Jepang. Jepang berusaha menguasai sumber bahan mentah untuk industri Jepang. Sebagian hasil panen harus diserahkan kepada pemerintah. Rakyat diperbolehkan memiliki 40% hasil panen mereka, 30%disetor kekoperasi dengan harga yang ditetapkan pemerintah dan sisa 30% disediakan untuk bibit dan harus disimpan dilumbung desa. Kadang-kadang semua itu dirampas oleh Jepang sehingga rakyat hanya makan keladi yang gatal, ubi jalar atau bekicot serta makanan lain yang tidak layak. Selain itu, Jepang juga mengharuskan kaum pria yang muda dan sehat serta produktif untuk menjadi serdadu pekerja (Romusha). Akibatnya tidak sedikit nyawa yang terenggut saat itu.

4. Bidang Budaya

Jepang sebagai negara fasis selalu berusaha untuk dapat menanamkan kebudayaannya. Salah satu cara Jepang adalah kebiasaan menghormat kearah matahari terbit. Hal ini berarti bahwa cara menghormat tersebut merupakan salah satu tradisi Jepang untuk menghormati kaisarnya yang dianggap keturunan Dewa Matahari.

6. Militer

Demi untuk memenuhi kepentingan perang Asia Timur Raya yang memerlukan banyak tentara. Pemerintah Jepang berusaha mengerahkan porensi rakyat Indonesia dengan membentuk pendidikan semi-militer dan militer, seperti : Seinendan, Keobodan, Heiho dan PETA. Meskipun pengerahan tersebut dilaksanakan untu kepentingan Jepang, namun bangsa Indonesia mendapat keuntungan besar dari proses pendidikan militer ini. Hal ini terasa gunanya, kelak pada saat bangsa Indonesia menghadapi sekutu dan Belanda yang akan menjajah kembali Indonesia tahun 1945 – 1949.

7. Bahasa Indonesia

Jepang berusaha menghapus pengaruh barat di Indonesia. Antara lain dengan pelarangan penggunaan Bahasa Belanda disekolah-sekolah dan pertemuan resmi. Bahasa yang dboleh digunakan adalah bahasa Indonesia disamping bahasa Jepang. Demikian pula buku-buku pelajaran maupun yang berbentuk sastra, menggunakan bahasa Indonesia.

G.    AKTIVITAS PERJUANGAN DALAM MEMPERSIAPKAN KEMERDEKAAN

1.                   Sidang pertama (29 mei – 1 Juni 1945)

Dalam sidang pertama ini, pembicaraan dipusatkan pada usaha merumuskan dasar filsafat bagi negara Indonesia merdeka dengan membahas berbagai usul dari peserta sidang.

Pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno menyampaikan buah pikirannya tentang dasar negara Indonesia merdeka :

1.      Kebangsaan Indonesia

2.      Internasionalisme

3.      Mufakat atau Demokrasi

4.      Kesejahteraan Sosial

5.      Ketuhanan Yang Maha Esa

Kelima asas yang diusulkan Ir. Soekarno sesuai dengan petunjuk seorang ahli bahasa diberi nama Pancasila. Oleh karena itu setiap tanggal 1 Juni dikenal sebagi hari lahirnya Pancasila.

Kemudian tanggal 22 Juni 1945, BPUPKI membentuk panitia perumus yang tugasnya untuk membahas dan merumuskan hasil sidang pertama. Panitia perumus tersebut dikenal dengan nama panitia kecil atau panitia 9, karena beranggotakan 9 orang :

1.      Ir. Soekarno (Ketua)

2.      Drs. M. Hatta (Wakil)

3.      K.H. Wachid Hasyim (Anggota)

4.      Kahar Muzakir (Anggota)

5.      Mr. A.A. Maramis (Anggota)

6.      Abikusno Tjokrosurojo (Anggota)

7.      H. Agus Salim (Anggota)

8.      Mr. Achmad Subarjo (Anggota)

9.      Mr. Moh. Yamin (Anggota).

Sebagai tindak lanjut dari sidang pertama maka direkomendasikan Piagam Jakarta (Jakarta Charter) tanggal 22 Juni 1945 yang berisi rumusan dasar negara dan rancangan Pembukaan UUD.

Adapun rumusan dasar negara berdasarkan piagam Jakarta adalah :

1.      Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya

2.      Kemanusian yang adil dan beradab

3.      Persatuan Indonesia

4.      Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

5.      Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2.      Sidang Kedua ( 10 Juli – 16 Juli 1945 )

Pada sidang yang kedua BPUPKI berhasil membentuk tiga panitia :

1.      Panitia perancang UUD yang diketuai Ir. Soekarno

2.      Panitia Pembela Tanah Air yang diketuai Abi Kusno

3.      Panitia keuangan dan perekonomian yang diketuai Moh. Hatta

Panitia perancang dalam sidangnya tanggal 11 Juli 1945 menerima konsep naskah pembukaan UUD yang diambil dari piagam Jakarta. Panitia perancang kemudian membentuk panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai Mr. Supomo. Ia bertugas menyempurnakan dan menyusun kembali rancangan UUD yang telah disepakati.

Tanggal 13 Juli 1945, pembentuk Tim Panitia Kecil yang diketuai Ir. Soekarno mengadakan sidang untuk membahas laporan hasil kerja Panitia Kecil Perancang UUD yang diketuai Mr. Supomo. Dalam rapat Pleno tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI menerima laporan Panitia Perancang UUD yang dibacakan Ir. Soekarno :

1.      Pernyataan Indonesia merdeka

2.      Pembukaan UUD

3.      Batang Tubuh UUD

Setelah melalui sidang yang alot, hasil kerja Panitia Perancang UUD akhirnya diterima BPUPKI. Hal itu merupakan momentum penting dalam menentukan masa depan bangsa dan negara Indonesia. Rumusan yang telah disempurnakan dan diterima secara bulat oleh sidang tersebut kemudian dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945.

 http://kekeynes.blogspot.com/2013/03/ringkasan-sejarah-materi-kelas-xi.html